Maret 2017

Kamis, 16 Maret 2017

PEREKONOMIAN INDONESIA


Sistem secara umum adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat.Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak, contoh umum misalnya seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara di mana yang berperan sebagai penggeraknya yaitu rakyat yang berada dinegara tersebut. 


🔻Menurut Bonnie Soeherman dan Marion Pinontoan (2008:3) dalam bukunya terbitan Elex Media Komputindo di Jakarta yang berjudul Designing Information System, sistem dapat diartikan sebagai serangkaian komponen-komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.


🔻Menurut Gilarso (1992:486) sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengoordinasikan perilaku masyarakat (para konsumen, produsen, pemerintah, bank, dan sebagainya) dalam menjalankan kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya) sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan dinamis, dan kekacauan dapat dihindari.


Sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat baik yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka mencapai kemakmuran atau kesejahteraan.

1. Sistem Ekonomi Tradisional 



Masyarakat yang mempunyai sistem ekonomi tradisional adalah masyarakat yang belum ada pembagian kerja, cara mendapatkan barang dengan barter (natura), belum mengenal uang sebagai alat pembayaran, produksi dan distribusi terbentuk karena tradisi dan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri.







Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional:
  • Belum ada pembagian kerja
  • Pertukaran dengan sistem barter
  • Jenis produksi ditentukan sesuai dengan kebutuhan
  • Hubungan masyarakat bersifat kekeluargaan
  • Bertumpu pada sektor agraris
  • Keadaan masyarakatnya masih statis, tradisional, dan miskin

Kelebihan sistem ekonomi tradisional:
  • Setiap masyarakat termotivasi untuk menjadi produsen
  • Produksi tidak ditujukan untuk mencari keuntungan
  • Dengan sistem pertukaran barter, masyarakat cenderung bertindak jujur


Kelemahan sistem ekonomi tradisional:
  • Tidak ada kerja sama antarindividu atau masyarakat
  • Sulit mempertemukan kedua belah pihak yang saling membutuhkan
  • Jenis dan jumlah barang yang diproduksi sering tidak mencukupi kebutuhan
  • Sulit menetapkan ukuran dari barang yang dipertukarkan

2. Sistem Ekonomi Kerakyatan 

Sistem ekonomi yang digunakan di Indonesia berdasarkan atas demokrasi ekonomi, artinya produksi dikerjakan oleh semua masyarakat, dan untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sistem ekonomi di Indonesia berdasar Pancasila, UUD 1945, serta GBHN, sehingga disebut sebagai “sistem ekonomi berdasar demokrasi ekonomi Pancasila”.

Demokrasi ekonomi yang diterapkan di Indonesia mengandung ciri-ciri positif sebagai berikut.

  • Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
  • Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
  • Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  • Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula.
  • Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
  • Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
  • Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
  • Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara diperkembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.

Ciri negatif dalam sistem perekonomian Indonesia yang harus dihindarkan di antaranya sebagai berikut.

  • Sistem free fight liberalism, yakni yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain.
  • Sistem etatisme, yakni negara serta aparatur ekonomi bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit ekonomi di luar sektor negara.
  • Monopoli, yakni pemusatan kekuasaan ekonomi pada satu kelompok.

3. Sistem Ekonomi Liberal

Sistem ekonomi liberal adalah suatu sistem di mana negara memberi kebebasan kepada setiap orang untuk mengadakan kegiatan ekonomi. Sistem ini berdasar pada teori yang dikemukakan oleh Adam Smith (1723–1790) dalam bukunya yang berjudul ‘The Wealth of Nations’, yang diterbitkannya pada tahun 1776, dengan ajaran pokoknya memberikan kebebasan perseorangan di setiap sektor ekonomi. 

Ciri-ciri sistem ekonomi liberal;

  • Hak milik atas alat produksi di tangan perorangan.
  • Harga barang ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar.
  • Adanya persaingan bebas.
  • Tidak ada campur tangan pemerintah dalam perekonomian.
  • Modal memegang peran penting.
  • Terbuka kesempatan bagi individu untuk mengejar keuntungan.

Kelebihan sistem ekonomi liberal:

  • Dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas barang yang diproduksi.
  • Terdorong untuk mengejar kemakmuran bagi dirinya sendiri.
  • Setiap orang atau pengusaha termotivasi mencari keuntungan.
  • Pemilihan sektor usaha disesuaikan dengan kemampuan.

Kelemahan sistem ekonomi liberal:

  • Menimbulkan persaingan tidak sehat.
  • Terdapat kesenjangan kaya dan miskin.
  • Menimbulkan monopoli.
  • Terdapat eksploitasi SDM.
  • Pemanfaatan SDA sering tidak memerhatikan kelestarian lingkungan.

4. Sistem Ekonomi Sosialis/Terpusat

Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi di mana seluruh kebijakan perekonomian ditentukan oleh pemerintah sedangkan masyarakat hanya menjalankan peraturan yang ditentukan. Sistem ekonomi ini berdasar pada teori yang dikemukakan oleh Karl Marx dalam bukunya yang berjudul ‘Das Kapital’ tahun 1867. Jadi sistem ini lebih bersifat memerintah, karena campur tangan pemerintah di bidang ekonomi melakukan pembatasan-pembatasan atas kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis/terpusat:

  • Perencanaan disusun oleh pemerintah pusat.
  • Semua alat produksi dikuasai oleh negara.
  • Produksi, distribusi, dan konsumsi diatur secara terpusat.
  • Inisiatif dan hak milik perorangan dibatasi.

Kelebihan sistem ekonomi sosialis/terpusat:

  • Pemerintah bertanggung jawab penuh dalam perekonomian.
  • Relatif tidak ada jurang pemisah antara orang kaya dan miskin.
  • Hasil produksi dapat dinikmati secara rata.
  • Mudah melakukan pengendalian harga.

Kelemahan sistem ekonomi sosialis/terpusat:

  • Hak milik perorangan sangat dibatasi dan rakyat kurang memiliki pilihan.
  • Potensi dan daya kreasi tidak berkembang.
  • Tidak terdapat kebebasan individu.


5. Sistem Ekonomi Campuran (Sosialis dan Liberal)

Sistem ekonomi campuran merupakan perpaduan antara sistem liberal dan sistem sosialis, yang mengambil garis tengah antara kebebasan dan pengendalian, yang juga berarti garis antara peran mutlak negara/kolektif dan peran menonjol individu. Pada sistem ekonomi campuran, antara pemerintah dengan masyarakat atau swasta bersama-sama untuk ikut meningkatkan kegiatan perekonomian. Pemerintah sebagai pengendali dan stabilisator kegiatan ekonomi, sedangkan masyarakat diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi.

Ciri-ciri sistem ekonomi campuran (sosial dan liberal):

  • Adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian.
  • Pihak swasta ikut berperan dalam kegiatan perekonomian.

Kelebihan sistem ekonomi campuran (sosial dan liberal):

  • Sektor ekonomi pemerintah dan swasta terpisah secara jelas.
  • Fluktuasi harga dapat lebih terkendali.
  • Hak milik perorangan diakui dan pemerintah mendorongnya.

Kekurangan sistem ekonomi campuran (sosial dan liberal):

  • Jika peran pemerintah mendominasi akan timbul etatisme.
  • Jika peran swasta mendominasi, akan timbul monopoli yang merugikan masyarakat.


Sistem ekonomi dan sistem politik dapat diibaratkan dengan dua sisi mata uang yang berbeda dan saya setuju dengan pernyataan itu, hubungan antara bidang ekonomi dan bidang politik tidak dapat dipisahkan. Terlepas ekonomi terselip dalam setiap elemen kenegaraan, hubungan  ekonomi dan politik menjadi hal yang saling berkaitan satu sama lain. 
Contoh organisasi - organisasi yang kental dengan sistem ekonomi seperti Bank, perusahaan, organisasi - organisasi kepentingan ataupun kelompok kepentingan lainnya yang memiliki ketergantungan secara politis. Dan bila kita masuk kepada ranah sistem politik yang kental  seperti permasalahan - permasalahan negara, kekuasaan, kewenangan, dan kehidupan public yang dalam perjalanannyan tetap akan berkaitan dengan sistem ekonomi.  

Ada 3 Konsep yang menempatkan politik yang berkaitan erat dengan ilmu ekonomi yaitu seperti:

1.    Politik sebagai pemerintahan

Dalam konsep ini jelas bahwa politik diletakkan sebagai lembaga-lembaga atau institusi - institusi yang mengambil kebijakan strategis guna membagun wilayah yang mencakup tataran Negara. Kajian ini bukan hanya  berbicara mengenai masalah organisasi pemerintahan, pembagian kekuasaan tetapi juga masalah pembaguanan yang membutuhkan keterlibatan ekonomi didalamnya.

2.    Pemerintah sebagai Public

Dalam kajian ini kita diajak memasuki area - area yang bersifat ekonomis yaitu urusan public seperti pemenuhan kebutuhan masyarakat yang akan mempengaruhi kesejahteraraan masyarakat disuatu Negara. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat, kebijakan pemerintah yang tepat akan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Sangat terlihat sekali kaitan sistem ekonomi (kebutuhan masyarakat) dan sistem politik (kebijakan pemerintah) dalam kajian ini.

3.    Politik sebagai alokasi nilai oleh pihak yang berwenang

Dalam kajian dalam bidang ini, politik dan ekonomi mengiyakan metode alokasi. Bila dalam sudut pandang ekonomi mengenai kelangkaan maka tidak terlepas dari sektor produksi dan hal ini berikatan erat dengan politik yang memiliki kewenangan secara penuh kepada semisal distribusi SDA untuk menangani kelangkaan disektor produksi.

Dari hal tersebut bahwasanya antara sistem ekonomi dan sistem politik sudah menjadi hal yang lumrah untuk diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang berbeda. karena dengan kebijakan salah satu hukum akan mempengaruhi laju ekonomi. Begitupula dalam kajian sosial, sifat dan perilaku manusia sebagai pelaku ekonom.





REFERENSI :
Buku: Soeherman, Bonnie & Pinontoan, Marion. 2008. Designing Information System. Jakarta : Elex Media Komputindo.